Pekanbaru – Polda Riau terus menunjukkan peran aktifnya dalam menjamin keselamatan dan akses hidup masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi jembatan di berbagai wilayah Provinsi Riau.
Program ini dijalankan melalui pembentukan Satgas Darurat Pembangunan Jembatan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan infrastruktur jembatan, khususnya di daerah terpencil.
Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi menjelaskan, pembentukan Satgas berawal dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang kemudian diimplementasikan oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Satgas Jembatan ini bekerja dengan pendekatan bottom-up. Kami berkolaborasi bersama masyarakat untuk memverifikasi, mensurvei, dan melakukan asesmen jembatan-jembatan yang benar-benar dibutuhkan. Karena di Riau, jembatan bukan hanya penghubung wilayah, tetapi penghubung hidup masyarakat,” ujar Hengki saat jumpa pers di Mapolda Riau, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, ketika jembatan rusak atau terputus, dampaknya tidak sederhana. Akses pendidikan, ekonomi, hingga aktivitas ibadah masyarakat ikut terganggu. Bahkan, keselamatan anak-anak sekolah kerap dipertaruhkan hanya untuk bisa sampai ke sekolah.
Hengki mencontohkan kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Dusun Sumulur, Kecamatan Tebing Tinggi. Di wilayah tersebut, terdapat jembatan rusak yang berada tepat di depan sekolah dasar dan melintasi sungai pasang surut.
“Di depan sekolah ada sungai, dan di sana sering terlihat buaya. Bahkan ada tulisan imbauan ‘awas ada buaya’. Bayangkan anak-anak harus melewati jembatan rusak dengan kondisi seperti itu hanya untuk bersekolah. Ini bukan cerita, ini fakta lapangan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Hengki, menjadi salah satu alasan kuat mengapa pembangunan dan renovasi jembatan di Riau bersifat mendesak. Satgas bergerak berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.
Dari hasil asesmen dan verifikasi lapangan, Polda Riau menetapkan pembangunan dan renovasi 26 jembatan, yang terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi. Total panjang jembatan yang ditangani mencapai sekitar 700 meter.
Dari jumlah tersebut, satu jembatan bahkan telah selesai lebih dulu dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Polda Riau akan mengerahkan 250 personel Satgas Jembatan. Personel tersebut terdiri dari 170 personel Polda Riau, serta sisanya berasal dari jajaran Polres dan Polresta di wilayah masing-masing.
Kekuatan yang diterjunkan melibatkan Satuan Brimob, Direktorat Polairud, Direktorat Samapta, serta personel Polres dan Polresta.
“Personel ini tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi bekerja langsung bersama masyarakat, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga nanti pemeliharaan jembatan,” jelas Hengki.
Ia menegaskan, pembangunan jembatan dilakukan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Polda Riau juga menerapkan konsep pentahelix, dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
Pendanaan pembangunan jembatan pun berasal dari skema Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai bagian dari pembangunan yang transparan dan antikorupsi.
“Ketika jembatan rusak, masyarakat tidak punya akses. Melalui Polri, negara hadir untuk memastikan masyarakat bisa hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman. Ini adalah kerja kemanusiaan yang kita lakukan bersama,” tegas Hengki.
Ia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pembangunan jembatan di wilayah Riau dapat segera dirampungkan dan diresmikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. []
